INVESTASI, BATAK PUNAH & TUKULISME

Nikolaus Simanjuntak

[Tulisan ini pd Juli 2007 diminta oleh Wartawan Senior Kompas, Bob Hutabarat (almarhum bbrp thn y.l.) untuk dimuat pada satu Majalah Etnis Batak (sy lupa nama). Isi di dalamnya tampak masih relevan untuk diulas rame-rame.
—-
Investasi mengandaikan keterbukaan (open society). Tetapi tanah Batak dalam keterbukaan, akan kehilangan identitas kulturalnya. Dengan itu bisa dikatakan, jika wilayah Batak saat ini dibuka secara besar-besaran demi kondisi yang ramah terhadap investasi, maka sekitar dua generasi lagi kultur Batak akan punah oleh masyarakatnya sendiri. Bagaimana itu bisa dipahami? Beberapa argumen berikut ini bisa jadi salah satu rujukan indikator terkini untuk dicermati dalam siasat menemukan solusi praktis.

LEBUR DALAM KETERBUKAAN
Pada awal tahun 1980-an Penulis pernah terlibat dalam diskusi berlanjut atas rujukan temuan satu disertasi mengenai budaya Jawa dan Non-Jawa di Indonesia. Inti soal diantaranya, adalah kultur Jawa berbasis istana yang feodalis paternalis berbanding Non-Jawa yang egaliter demokratis. Tetapi kekuatan kultur Jawa adalah mampu bertahan bahkan mencari sintese terhadap masuknya budaya apa saja, sedangkan Non-Jawa akan punah jika dimasuki atau menerima kultur luar. Gejala warisan budaya yang nampak dari situ, yang kami dalami ketika itu, antara lain fenomena antropologis historis berikut ini.

Kultur Jawa tetap saja Jawa ketika Budha masuk, bahkan Budha di-Jawakan sehingga Budha di Jawa berbeda dengan asalnya di India. Hindu kemudian masuk, lalu di-Jawakan. Itu tampak dalam Borobudur yang berbeda dari Hindu di tempat asalnya. Islam juga memasuki Jawa, dan kemudian Kristen (Katolik dan Protestan). Lalu kita mengenal kultur Islam dan Kristen Jawa yang berbeda dengan yang lain-lain. Bagaimana di Batak? Di tanah Batak dulunya adalah Hindu yang meleburkan semuanya hingga Bataknya hilang. Kristen masuk dari selatan-barat ke utara, lalu Bataknya hilang dilebur ke dalam Kristen. Islam masuk di selatan yang kemudian meleburkan kebatakan ke dalam Islam. Dan seterusnya Indonesia merdeka lalu Pancasila dimasukkan ke Tanah Batak, sehingga semuanya jadi Pancasilais, sekurang-kurangnya dalam retorika elit dan tampilan luar dengan segala atribut dan hingar-bingar perpolitikan di masa awal tahun 1980-an itu.

Konteks diskusi itu kini bisa diaktualkan ke era reformasi. Tanah Batak termasuk yang paling reformis, karena hampir selalu ada orang Batak dalam tiap kelompok demo yang melahirkan reformasi pemerintahan Indonesia di akhir tahun 1990-an. Di era otonomi kini, elit Batak paling getol berkampanye menjadi pimpinan daerah, dst., dst. Ini masih bisa dirunut lagi ke generasi muda terkini, mayoritasnya tak mau lagi berbahasa Batak karena dianggap tak bergengsi, hingga namboru pun dipanggil tante! Amangooi…

Bisa jadi yang di atas itu hanyalah streotype yang bernada negatif terhadap Batak. Jika demikian halnya, bagaimana membuktikan yang sebaliknya? Dan, bagaimana jika tanah Batak dibuka habis untuk menciptakan kultur yang ramah demi investasi?

INVESTASI BERLANJUT MENYELURUH
Salah satu watak investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan-nyata hidup manusia dalam rangkaian kegiatannya memasyarakat. Abraham Maslow menemukan kebutuhan itu ternyata muncul secara hirarkis berjenjang meliputi sekurang-kurangnya lima tahap. Pertama, kebutuhan ‘fisiologis’ berupa tuntutan hidup terpokok yang terdiri dari udara, air, dan makanan. Setelah itu perlu ‘rasa aman’ sebagai kebutuhan dasar kedua, yang sesudah itu butuh ruang dan waktu untuk saling ‘dicintai dan mencintai’ dalam gugus hidup aktivitas manusia. Dari situ muncul kebutuhan keempat untuk ‘dihargai’ dalam lalu-lintas inter-aksi kegiatan bersama. Dan kebutuhan yang kelima adalah ‘aktualisasi diri’ berbekal talenta manusia apa adanya.

Dirunut ke konteks tanah Batak terkini untuk memenuhi lima kebutuhan itu, maka diperlukan investasi yang menyeluruh dan berlanjut. Karena itu, menjual hanya keindahan Danau Toba tidak cukup. Mengolah produk pertanian yang laku di pasar nasional dan internasional, tidak memadai. Menggunduli seluruh tanah pegunungan dan dataran tinggi untuk ditanami kayu yang bisa diolah bubur kertas, atau dijadikan ‘sawitisasi’ jutaan hektar, bisa jadi mempercepat kepunahan manusia dan mahluk alami di tanah Batak.

Seyogianya kebutuhan fisiologis untuk makan minum tidak menjadi soal di tanah Batak saat ini. Sekurang-kurangnya, karena tiada busung lapar ditemukan. Rasa aman lahir batin, pasti jadi soal. Karena tiada kepastian, apakah koper di atas bis umum akan selamat isinya; dan apakah calon penumpang di terminal, bisa bebas mencari bis tumpangan tanpa calo yang menarik-paksa barang bawaan. Kebutuhan dicintai masih dipertanyakan, terutama dalam pergaulan di pasar umum, sekitar Pajak Horas atau di Parapat dan tempat lain. Apakah benar barang yang ditawarkan, karena perlu untuk hubungan sosial batiniah, ataukah asal dibeli saja dengan harga pendatang. Penghargaan atas jasa profesi dan konsultasi, apakah diberi nilai tukar yang wajar, atau diperlakukan sebagai lalu-lintas wacana semata sebagai pemanis bibir dalam bertutur. Aktualisasi diri pun menjadi masalah dalam kelaziman ‘adat’ yang semuanya adalah raja, harus sejajar dan jangan pernah saling mendahului, sehingga persona melebur ke dalam kultur massa.
Bilamana konteks tanah Batak dibandingkan tak-usah jauh ke negeri lain, cukup misalnya dengan Bali. Maka rasa aman di tiap Desa perlu human and cultural investment, supaya kondisi nyaman tenang teduh terasa, karena tiada ulah usil dan jail di sekitar kita.

Tambahan infrastruktur keras jalan ‘lingkar luar’ perlu dibangun menghubungkan Mayang-Perdagangan langsung Parapat, Aek Nabara Rantau Parapat bersambung dari Sipiongot terus ke Balige, Delitua bersambung dari Perbaungan ke Pematang Raya terus Simarjarunjung, dari Silalahi ke Parlilitan bersambung dari Sidikalang terus ke Manduamas, dan Doloksanggul ke Sorkam, serta Gunungtua ke Sosa, Negerilama, terus Panyabungan, Natal, bersambung dari pinggir lautan ke Pinangsori, dst. Kereta api barang dan penumpang perlu tersambung dari Tanjungbalai melingkar ke Tamiang di Langkat potong jalur ke Lawedeski Aceh Tenggara tembus ke Singkil, melingkar ke Barus sampai ke Natal, Kotanopan memutar Negerilama bersambung ke Gunungtua dan Rantauprapat.

Infrastruktur keras juga perlu dirancang-bangun ‘lingkar dalam atas’ Danau Toba dan lingkar luar pulau Samosir untuk disambungkan dengan skyline di empat penjuru, dari arah Simarjarunjung ke Tomok, Tele ke Rianiate, Muara ke Palipi dan Silangit ke wilayah Onanrunggu. Juga masih feasible, supaya puncak dataran tinggi pulau Samosir menjadi habitat liar menjangan, kijang, dan rusa untuk paket wisata berburu bagi manca negara.

Nilai besaran investasi itu barangkali tak jauh beda dengan modal awal ditambah ongkos daya-rusak, dari penggundulan seluruh tanah Batak untuk diambil kayu dan bekas tanahnya dijadikan sawit jutaan hektar, atau bagi tanaman eukaliptus untuk bubur kertas. Multiplier effects dari seluruh infra struktur itu akan tak-terhitung nilainya, yang bisa jadi alasan eksodus semua perantau Batak kembali ke asal, ditambah dengan tak-terhitung lalu lintas barang dan jasa dalam pertumbuhan industri yang berkembang. Supaya itu terwujud mungkin perlu satu dua generasi Batak, atau sebaliknya akan punah sendiri.

KOMPETENSI DAN KAPASITAS SUMBER LOKAL
Supaya orang lokal tidak menjadi sekedar penonton, maka program dan proyek competence and capacity building, wajib menjadi prioritas paling awal, yang setidaknya simultan dilakukan secara terukur, akurat, dan valid dengan jangka waktu pelaksanaan setiap tahapan dari rancang-bangun arsitektur menyeluruh terhadap general planning di atas itu. Rasionalisasi tradisional dalam arti up-grading kemampuan segala sumber daya lokal (local contents) wajib menjadi bagian tak-terpisahkan dari kewajiban penyiapan kompetensi dan kapasitas yang tersedia dalam tradisi kultural Batak. Dengan kompetensi dimaksudkan meliputi empat unsur, yang terdiri dari technical know how, knowledge, integritas profesional, dan otoritas yuridis dalam technicalities.

Imperatif daya-paksa teknokrasi dari seluruh rancang-bangun arsitektur rencana menyeluruh itu, harus diintegrasikan sinkron dan harmonis dengan imperatif norma hukum. Sebab, bilamana hukum yang berdaya-paksa sebagai norma tidak sesuai dengan daya-paksa teknokrasi pembangunan menyeluruh, maka yang akan terjadi adalah anarkhi, berupa pemaksaan dan penindasan serta perilaku alami hewani survival for the fittest. Imperatif teknokrasi dalam presisi detil teknis teknologisasi dan ekonomisasi adalah bersifat diktator mekanistik tak bisa ditawar-tawar. Instrumen dan metode kerja bisa dipilih, tetapi sekali pilihan ditetapkan, maka subyek pelaku dan semua pemangku kepentingan yang terkait, dengan sendirinya tunduk kepada sebab-akibat pilihan itu, dan tidak bisa mundur lagi. Maka kesatuan harmonis terukur berkepastian, harus dijamin dengan garansi oleh imperatif norma dan teknokrasi serta imperatif alami. Sebab hukum tetaplah norma buatan manusia. Tetapi alam memiliki hukumnya sendiri, yang bahkan memaksa manusia tunduk terhadapnya.

Visi, misi, cita dan kehendak serta niat baik untuk membangun tanah Batak, yang dengan itu mencegah kepunahan generasinya, hanyalah tinggal angan belaka, jika itu tidak diwujudkan dengan presisi, akurasi, dan rancang-bangun arsitektur menyeluruh untuk menyatu-padukan ketiga daya-paksa teknokrasi, norma hukum, dan kuasa imperatif alami. Namun, apakah kesiapan untuk itu tersedia dalam konteks kultur Batak terkini?

‘TUKULISME’ MINIM REFLEKSI
Tradisi lisan kultur Batak tampak sangat kuat. Kaum elit sosial Batak bisa doyan bertutur panjang-lebar berjam-jam dalam acara adat yang hampir semuanya berisi petuah normatif monoton. Minim ditemukan dari tokoh elit masyarakat Batak, tulisan analitis kritis reflektif yang mendalam (indepth) dan meluas (broadening). Sekali lagi, mungkin itu gejala umum streotype. Refleksi memerlukan permenungan meditatif, tapi tampaknya kultur Batak tak-berbakat bermeditasi di dalam suasana kontemplasi. Karena itu, jarang ditemukan tempat bersemedi di tanah Batak, tapi ada banyak bertaburan partungkoan sebagai lokasi bertukar-omong segala macam issu, yang sesudah itu ditimpali lagi dengan omongan berlanjut, terus lagi, dan seterusnya.

Budaya pop-hit terkini dalam ‘Tukulisme’ merupakan bentuk lain atau lanjutan dari kultur bertutur dangkal (banalitas). Gaya Mas Tukul Arwana cukup sekedar tebar celoteh dan sindir sana-sini, kiri-kanan. Lalu, ha ha hi hi hu hu kemudian kembali ke… dan selesai soal. Omong lagi, menertawakan diri sendiri atau teman sendiri, jika tidak untuk orang lain, ha ha ha lagi, dan… selesai soal. Apakah memang iya, setelah tertawa itu maka masalah dasar kita sudah selesai? Menurut Tukulisme, itu bukan urusan saya, yang penting besok dan besok, kita omong lagi, dan tertawa lagi, dan soal selesai.

Investasi bagi kebutuhan generasi tanah Batak masa depan pasti tak selesai dengan kultur streopyte masa lalu, apalagi jika hanya dengan model Tukulisme. Petuah normatif tutur kata perlu ditindak-lanjuti dengan refleksi kritis mendalam dan meluas yang digali dari kontemplasi adu pikir-panjang.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: