KARO MEGAPOLITAN, MENUJU KURSI DPRD DKI

Oleh : Liasta Karo-Karo, Akt

Ketua DPD HMKI, DKI

 

Setelah satu dasawarsa reformasi dimana tuntutan antara lain agar masyarakat berperan sebagai penentu dalam politik, telah menunjukkan bukti kongkrit dalam pemilu 2004. Pemilu sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan  secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 45, adalah bukti menunjukkan demokrasi telah bergulir ditengah tengah masyarakat.   Eforia demokrasi telah merasuk ke seantero pelosok Indonesia, salah satu hasilnya terlihat dalam pencalegan DPR, DPD dan DPRD hampir 20.000 orang dari masyarakat berlumba lumba mencari kursi yang jumlahnya sangat terbatas.

PERAN SERTA POLITIK

Dengan keaktifan didalam partai politik  dan berusaha menjadi caleg  di DPR dan DPRD merupakan keinginan meningkatkan peran serta politik dalam berbangsa dan bernegara. Ada obsesi bahwa peran serta politik dapat bekerja maksimal bila dapat disalurkan dan duduk di kursi dewan. Kursi yang disediakan DPR sebanyak 560, DPD sebanyak 132 dan DPRD sesuai dengan Pasal 26 UU No.2 tahun 2008,  berdasarkan jumlah pemilih dengan batasan 20 sampai 50 kursi per daerah. Sumber Daya Manusia Karo di kota Megapolitan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak mau ketinggalan dalam peran serta politik ini, dari data KPU DKI  38 partai  nasional ternyata ada 16 partai  mempunyai jumlah tumpangan Karo Megapolitan sebanyak 24 orang, berdasarkan gender terdiri 5 wanita dan 19 laki-laki dan dilihat dari  marga dan beru silima terdiri dari: 5 Karo-Karo, 7 Ginting, 8 Tarigan, 3 Sembiring dan 1 Bangun.  Namun sangat disayangkan didalam dua partai dimana ketua umum partai adalah Tokoh Karo seperti PBB dan PKS, justru dari masyarakat Karo belum muncul kali ini.

Partai dan nama yang mempunyai penumpang resmi Karo megapolitan adalah

1 Edy Ramon Torong MM (Utara ) 2. Persada Ginting (Selatan) dari Patriot; 3. Chandra Ridon Gt.St (Utara) dari Partai Buruh; 4. Drs. Darman Ginting MM (Timur) dari PDIP; 5. Aleksandria Bangun MM (Selatan) 6. Ninanta Barus (Selatan) 7. Sri Mulayani Tarigan dari PIB; 8. Sahrianta Tarigan (Utara) 9. Simon Balvar S.Milala (Utara) 10. Irianto Ginting (Timur) 11. Dwi Rianto Surbakti (Utara) 12. Yakin Ginting (Jakarta Barat) dari PDS; 13. Drs. Hilaluddin Tarigan (Pusat) 14.Zidwan Juan Tarigan (Timur) dari PKNU; 15. Farid Tarigan (pusat) dari PAN; 16. Bestari Barus (Utara) dari Golkar; 17. Sambuana Sembiring SE (Utara) dari PKP Indonesia; 18.Febriana Sembiring SE.SH (Timur) dari Demokrat); 19. Ria Desnawati Ginting (Timur) dari Bernas;20 Drs. Gemilang Tarigan (Timur) dari Republikan; 21.Ir. Setia Budi Tarigan (Timur) dari PPRN; 22.Marta Sari Tarigan SH (Utara) 23.Carmensius Barus (Timur) dari PPPI dan 24. PJP ginting MM (Timur) dari Partai Karya Peduli Bangsa.

Dengan munculnya caleg DPRD di DKI, menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia Karo semakin berusaha meningkatkan  kontribusi  dan darma bakti dalam mengisi pembangunan ditengah-tengah masyarakat Jakarta. Peningkatan peran serta Karo Megapolitan dimana tinggal di Ibukota Megapolitan, kehidupan social yang modern dan penduduk heterogen, merupakan miniature Indonesia dan masyarakat rasionalitas, maka pendekatan primordial kurang tepat menuju Kursi DPRD DKI. Disamping itu banyak caleg yang memiliki wilayah yang sama, maka Karo megapolitan berjuang dan saling mendahului dengan Fair. Karna bila berharap dari konstituen masyarakat Karo untuk maju menduduki kursi DPRD, disatukan semua suara masyarakat Karo di DKI, satu calon belum tentu terpilih.  Data penduduk masyarakat Karo di DKI, mungkin hanya mencapai 25.000 orang dan tersebar di tiga daerah pemilihan sesuai aturan KPU, sedangkan BPP untuk anggota DPRD sebanyak 70.000 orang dan 30% dari BPP 21.000 orang, maka terpilih hanya 1 kursi di dewan.   Namun yang perlu diapresiasi bahwa keberadaan sumber daya manusia telah mulai menunjukkan eksistensinya dan ada recognized dari masyarakat serta memenuhi ketentuan hukum. Untuk mencapai kursi dewan tidak cukup ketiga unsur diatas, namun lebih jauh adalah bagaimana keyakinan masyarakat bahwa caleg dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dipilih oleh rakyat.

STRATEGI  PEMENANGAN

Ditengah kondisi politik mulai memanas, situasi ekonomi yang dilanda krisis serta partai politik yang kurang kondusif, caleg mewujudkan keinginan menjadi pilihan rakyat mempunyai kendala yang sangat besar. Kendala kendala yang ada terdiri dari kurangnya  partisipasi politik  masyarakat alias golput, masyarakat apatis dan skeptis, mesin politik yang kurang berfungsi, pengalaman dari caleg lain yang memainkan peran politik uang, serta ada yang mengangap bahwa tim sukses sebagai suatu proyek.  Kendala yang paling besar ditengah masyarakat bahwa ada paradigma  caleg mempunyai uang dan masyarakat memilih berhak dapat imbalan sehingga yang terjadi adalah pendekatan uang. 

Apabila  terikut pada paradigma tersebut maka sangat membutuhkan biaya besar dan resiko belum tentu terpilih, siap siaplah kecewa. 

Kalau begitu strategi pemenangan yang baik bagaimana agar dapat dipilih masyarakat.  Hendaknya disadari bahwa Caleg adalah adalah calon pemimpin, pemimpin itu tidak timbul tiba-tiba namun telah berproses atau tersosialisasi dari tempat tinggal, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat  ada pengalaman yang direconized/diakui oleh masyarakat. Disamping itu berkompentensi yang cukup ditengah masyarakat, kompetensi ini akan terimplementasi dari program dan isu apa yang akan diperjuangkan apabila jadi anggota dewan. Program dan Isu ini harus mencerminkan pada fungsi di DPRD yaitu sebagai pembuat peraturan daerah, merencanakan anggaran serta advokasi pada masyarakat. Jangan membuat program tidak menyentuh masalah masyarakat (tidak membumi) atau kadang kadang menawarkan program yang sebenarnya adalah tugas eksekutif, ditengah masyarakat rasional ini akan menjadikan caleg tidak berkualitas. Buat lah program yang benar benar riil ditengah msyarkat yang dihadapi, angkat lah isu yang benar benar menjadi harapan masyarakat. Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah pendekatan Net Work Basis seperti ikatan emosional, kekeluargaan, teman sejawat, alumni, kegiatan agama dan kegiatan sosial lainnya. Jadilah caleg yang benar-benar mewakili rakyat bukan haus kekuasaan tapi ada idealisme membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.    

HARAPAN BERSAMA

Sebagai masyarakat Karo Megapolitan ada tanggung jawab mensuskseskan caleg caleg dan mensukseskan pemilu, maka marilah kita menggunakan hak pilih kita bila waktunya tiba. Ikatan kultural dan primordial bukan dalam arti sempit dapat digunakan pada porsinya masing-masing. Ikatan inilah membawa kebanggaan bagi masyarakat karo, bila ada anggota dewan dari Karo terpilih walaupun sebenarnya semu.  Dikataken semu karena sering terjadi perubahan drastis dalam sikap, cara bergaul serta partispasi bantuan para caleg caleg apabila berubah menjadi anggota, apakah karena kesibukan atau yang lain, hal ini terlihat dalam kegiatan budaya atau sosial lainnya. Sebagai pemilih tentu mengharapkan caleg yang dipilih menjadi pemimpin yang baik di dewan dan di tengah masyarakat. Bangunlah citra dewan yang belakangan ini sangat buruk dimana dewan dianggap sumber korupsi. Harapan bersama adalah semakin banyak terpilih Caleg Karo megapolitan dan jadilah wakil masyarakat secara keseluruhan, dimana masyarakat karo hanya merupakan unsur kecil didalamnya. Harapan yang lebih khusus apabila telah menjadi anggota dewan, ” mbera mbera bagi buluh sigedang ras buluh belinlah  kam pepagi, ergedang ras erbelin buluh e, tapi ujungna erdeherna ras nulih kubinana arti lain erbuena penempatna man kalak karo”. Sebagai warga megapolitan saya ucapkan selamat berjuang dan  viva menjadi anggota dewan . 

Jakarta, 6 Nopember 2008

2 Comments »

  1. Suatu kebanggan bahwa dar i Kalangan Karo mulai menunjukkan exixtensinya dalam perpolitikan NKRI. Dari perjalanan sejarah bukan tidak kalak gigh masyarakat Karo mempertahankan wilayah kesatuan RI, Djain Ginting, Slamet Ginting, Kiras Bangun alias Gara mata.

    Kiranya perjuangan mereka sangat patut diteruskan dan bahkan itu juga bisa menjadi tanda bahwa masyarakat Karo berpotensi untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara NKRI.

    Tapi kiranya motivasi awal yang menimbulkan niat untuk maju adalah untuk mensejaterakan masyarakat.

    Karena sudah rahasia umum, kalo partai dan dunia politik tak layak hanya sebagai lahan Bisnis, bukan lahan Musyawarah Mufakat.
    Bisnis tentu saja kamusnya adalah mengaplikasikan semua rumus agar untung, tidak boleh rugi, bahkan halalkan segala cara, dan jadilah mafia bisnis alis mafia POLITIK.

    Masyaraktpun tidak bodoh dan perkiraan bahwa masyarakat akan GOLPUT sangat beralasan. Masyarakat bosan dengan jani-jani palsu, bosan dengan PAHLAWAN2 kesiangan,yang tiba2 muncul seperti pahlawan dengan pidato SEKOLAH GERATIS,Gaji Guru Akan naik.

    Mereka pahlawan kesiangan yang tak ayal sepeti binatang pengerat, Setelah terpilih Gaji Guru tidak naik, murid2 sekolah putus sekolah karna biaya, dan bahkan asset masyarakat seprti tanah dan hutan yang dijual,perlakuan yang sangat menyiksa masyarakat.

    Saya sendiri sebagai Orang Karo, bangga kita maju, dan majulah untuk masyarakat bukan untuk Perut sendiri dan Keluarga.

    MAJU KARO, MAJU INDONESIA!

  2. 2
    Tommy M J Sihotang Says:

    Horas, Njuah-juah banta krina…

    Sebagai masyarakat yang awam di bidang politik, fenomena yang terjadi di tengah masayarakat kita selalu saya terima secara positif. Walau kadang suara hati sering berbisik, apakah memang betul nanti demikian itu kalau terpilih.

    Didalam banyak pandangan dan opini politik, semua berkata bahwa tujuannya adalah ke arah kemaslahatan masyarakat banyak dan politik HANYALAH ALAT untuk mencapai tujuan itu. Masyarakat memang terkadang tidak sabar karena kebijakan yang ada tidak menyentuh lansung pada kehidupan mereka. Sembako mahal, harga yang tidak bisa dikontrol pemerintah, pendidikan yang mahal, biaya berobat yang mahal dan seabreg beban berat lainnya yang selalu mendera. Lalu dengan mudah akan marah dan emosional apabila harapan-harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Lalu yang korban kan tetap masyarakat kecil. Pengambil keputusan adalah segelintir bagi jutaan jiwa. Sepertinya, masyarak menjadi korban tril dan error para pembuat keputusan. Seperti fiIni adalah yang selam ini terjadi.

    Pada pemilu 2009 nanti, sangat diharapkan memang ada perubahan yang berarti. Semoga saja para pejuang-pejuang yang benar itu memenangi pertempurannya, menjadikan suatu habitus baru dalam kehidupan politik di negara ini. Tetapi bahaya laten ‘POWER TENDS TO CORRUPT’ selalu akan membayangi ! Susah memang kalau ada kekuatan di genggaman, seperti yang sudah-sudah.

    Vox populi, vox Dei….Maju Indonesiaku !


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: